KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER

Peranan Pemerintah dalam Perekonomian

            Tidak ada satu negarapun di dunia ini yang tidak mengikutsertakan peranan pemerintah dalam sistem perekonomiannya. Tidak juga di negara yang menganut sistem kapitalis yang menghendaki lebih dominannya peran swasta dalam mengelola perekonomiannya. Maka menurut Adam Smith, peranan pemerintah hanya meliputi tiga fungsi saja, yaitu :

1. Memelihara pertahanan dan keamanan dalam negeri
2. Menyelenggarakan peradilan
3. Menyediakan barang-barang yang tidak dapat disediakan oleh swasta

Dalam masa sekarang ini, banyaknya perkembangan dan kemajuan akibat semakin

majunya teknologi dan  banyaknya penemuan-penemuan baru serta semakin terbukanya perekonomian antar negara, menyebabkan begitu banyak kepentingan yang saling terkait dan berbenturan. Hal ini menyebabkan peran pemerintah semakin dibutuhkan dalam mengatur jalannya sistem perekonomian, karena tidak sepenuhnya semua bidang perekonomian itu dapat ditangani oleh swasta. Dengan demikian dalam sistem perekonomian modern, peranan pemerintah dapat dibagi dalam tiga bagian, yaitu :

1. Peranan alokasi
2. Peranan distribusi
3. Peranan stabilitasi

Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan ekonomi makro, pemerintah telah menyiapkan beberapa piranti kebijaksanaan yang akan dilaksanakan. Piranti-piranti kebijaksanaan itu adalah :

1. Kebijaksanaan fiskal

Kebijaksanaan fiskal ini merupakan kebijaksanaan yang banyak berhubungan dengan APBN. Dua elemen yang dipakai dalam kebijaksanaan fiskal adalah pengeluaran pemerintah dan perpajakan.

2. Kebijaksanaan moneter

Kebijaksanaan moneter ini adalah kebijakan pemerintah dalam mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat (JUB).

3. Kebijaksanaan penetapan harga

Tujuan stabilitas harga dan pengendalian inflasi serta pemerataan pendapatan dapat dicapai melalui kebijaksanaan harga oleh pemerintah

4. Kebijaksanaan hubungan ekonomi internasional

Kebijaksanaan hubungan ekonomi internasional ini meliputi kebijaksanaan pengendalian kurs valuta asing atau (devisa), pembatasan (pengawasan) perdagangan, penentuan tarif bea masuk dan subsidi ekspor.

KEBIJAKSANAAN  FISKAL

Kebijakan fiskal adalah untuk merencanakan perpajakan dan pengeluaran pemerintah agar supaya : a) membantu pemerintah mengurangi atau menambah lingkaran bisnis dan b) memberikkan kontribusi ke arah pencapaian pertumbuhan, perekonomi kesempatan kerja penuh, bebas dari bahaya inflasi yang tinggi.

Sistem kebijakan fiskal modern, sebaiknya memiliki stabilitas otomatis (automatic stabilizing) didalamnya .

1. Kebijaksanaan fiskal otomatis

• perubahan otomatis dalam penerimaan pajak
• asuransi penggangguran, kesejahteraan, dan transfer payment lainya

2. Keterbatasan kebijakan fiscal otomatis

Kebijaksanaa otomatis cenderung untuk pajak-pajak yang merupakan bagian dari beberapa dana ekstra dari GNP, artinya bahwa ukuran dari “multiplier” dipotong.

KEBIJAKSANAAN MONETER

Kebijaksanaan moneter adalah tindakan pemerintah (atau Bank Sentral) untuk mempengaruhi situasi makro yang dilaksanakan melalui pasar uang. Secara lebih khusus, kebijaksanaan moneter bisa di artikan sebagai tindakan makro pemerintah (Bank Sentral) dengan cara mempengaruhi proses penciptaan uang.

Kebijaksanaan moneter merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi dan merupakan faktor yang dapat dikontrol oleh pemerintah sehingga dengan demikian dapat dipakai untuk mencapai sasaran pembangunan ekonomi.

Dalam perekonomian suatu negara, jika pemerintah memandang bahwa pembangunan ekonomi yang berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan,  maka pemerintah akan mengambil serangkaian tindakan kebijaksanaan untuk menstabilkan kembali situasi perekonomian tersebut. Diantaranya adalah kebijaksanaan moneter.

Dalam kebijaksanaan moneter lembaga yang paling berwenang mengambil langkah kebijaksanaan yang diambil adalah Bank Sentral. Cara yang ditempuh bisa melalui operasi pasar terbuka, politik diskonto, cadangan minimum atau perkreditan yang dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar.

Ada beberapa perbedaan pendapat mengenai bagaimana uang mempengaruhi perekonomian serta bagaimana mekanisme transmisi (jalur pengaruh) perubahan jumlah uang beredar.

1. Jalur biaya modal (The Cost of Capital Channel)
2. Jalur kekayaan (Wealth Channel)
3. Jalur harga relatif (Teori Portofolio)
4. Jalur langsung (Teori Monetarist)

Tujuan kebijaksanaan moneter yang terutama adalah untuk stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Kalau stabilitas ekonomi terganggu, maka kebijaksanaan moneter dapat dipakai untuk memulihkannya. Ada dua macam  instrumen yang digunakan pemerintah :

1. Instrumen kebijaksanaan moneter umum (kuantitatif)

* Politik diskonto (discount policy) merupakan suatu kebijaksanaan yang diambil bank sentral dengan mengambil suatu tindakan merubah-rubah tingkat bunga yang harus dibayar oleh bank umum yang meminjam dana.

* Politik pasar terbuka (open market)

Merupakan kebijaksanaan dari bank sentral dalam melakukan suatu tindakan menjual dan membeli surat-surat berharga.

* Politik perubahan cadangan minimum (reserves requirement)

Politik perubahan cadangan minimum ini adalah untuk mempengaruhi jumlah uang              yang beredar. Jika ketentuan cadangan minimum dinaikkan oleh bank sentral, maka jumlah uang yang beredar akan cenderung turun, sebaliknya kalau diturunkan maka jumlah uang yang beredar akan cenderung naik.

2. Instrument kebijaksnaan moneter khusus (kualitatif)

• Moral  Suasion

Untuk menghindari kemungkinan buruk akibat perluasaan ataupun kontraksi pembelian kredit baik itu terhadap bekerjanya system perbankan maupun kegiatan ekonomi secara keseluruhaan.

• Pengendalian Kredt selektif

Untuk membatasi penggunaan kredit yang terlalau besar atau terlalu cepat pada sector-sektor tertentu dan terutama unntuk mengurangi penggunaan kredit untuk tujuan spekulasi pembelian surat-surat obligasi.